Kontroversi “Undang-Undang Kebijakan Ideologis Pancasila”: Catatan penting DPP KNPI

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pembahasan Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP) oleh pemerintah dan DPR memicu kontroversi dan kontroversi masyarakat. 3 hal pokok: TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 tidak masuk dalam Pembukaan; Lima sila Pancasila diperkuat dalam trisula dan ekasila; dan frase budaya sakral dimasukkan dalam teks.

Pertanyaan pertama terkait TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 adalah terkait pembubaran Partai Komunis Indonesia yang merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Partai Komunis Indonesia di Republik Indonesia dan melarang segala kegiatan sosialisasi atau perkembangan ide atau doktrin komunis / marxis-leninis. TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 tidak termasuk dalam pembukaan UU HIP dianggap sebagai peluang bagi ideologi komunis Sikap politik yang dihidupkan kembali dianggap sebagai musuh utama Pancasila-pada saat ini UU HIP HIP ditentang keras oleh berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok agama yang memiliki sejarah sendiri dalam ideologi komunis. Catatan .

Dua persoalan lainnya menyangkut pemadatan panca sila Pancasila dalam trisula dan ekasila, serta penulisan frasa budaya sakral, ini sebenarnya merupakan perdebatan sejarah yang panjang.

Kira-kira: Ditolak MUI, Mahfud MD mendirikan lembaga jika ada yang mengganti Pancasila dengan Partai Komunis dalam UU HIP-kedua persoalan ini bersumber dari pidato Bung Karno pada 1 Juni. Oleh karena itu, dalam konteks wacana akademis, perselisihan atas kedua isu tersebut masih patut dipertanyakan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses perumusan legislasi.

Baca: Ruben Onsu Diduga Menggunakan Pegawai Bagian Dapur untuk Memperoleh Resep Ayam Geprek Sujono

Selain tiga masalah pokok tersebut, KNPI DPP Departemen Pertahanan Ideologi Pancasila meyakini masih ada yang lain. Beberapa masalah lebih penting dan tidak selalu dibahas secara luas oleh publik. Terkait dengan Pancasila sebagai sumber dari seluruh sumber daya Indonesia.

Baca: Kinto One, penjaminan jasa sewa mobil Toyota ibarat memiliki mobil sendiri

Jadi, ideologis pendukung KNPI DPP menganggap hal tersebut tidak tepat.Mengingat status Pancasila jauh lebih tinggi dari hukum, dan pada dasarnya Sehingga Pancasila bisa menjadi produk hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *