PDIP mengambil langkah hukum sebagai lembaga pendidikan politik nasional

Disediakan oleh: Presiden PDP PDI Perjuangan dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah .

TRIBUNNEWS.COM-Sebagai partai politik yang sah, pada Pemilu 2014 dan 2019, misi terbesar rakyat membuatnya kecewa dan diperlakukan tidak adil. Dan terhadap Presiden PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri membakar bendera partai dan berbagai insiden fitnah yang tidak manusiawi, dan menuduh PDI berusaha keras untuk pecah menjadi Partai Komunis, dll., Orang-orang ini berharap untuk memecah persatuan dan kesatuan negara. -Untuk PDI Perjuangan, layaknya di negara demokrasi, adalah berkah adanya perbedaan pendapat dan pendapat di masyarakat kita, terutama ketika membahas RUU yang merupakan hal yang wajar, karena peraturan perundang-undangan kita masih Standarisasi hak dan kewajiban negara. Faktur HIP berisi seluruh unsur sosial kritik, saran dan perbaikan faktur. PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan kontribusinya, serta koreksi yang dilakukan oleh semua pihak terhadap proyek HIP. Namun, jika hak demokrasi diwujudkan melalui kekerasan dan fitnah yang tidak terbukti, kita tidak memiliki alasan atau ingin menggunakan hak demokrasi, ini bisa menjadi kejahatan dan mengaburkan esensi masalah. Kami sedang berdiskusi. -Tetapi meski difitnah dan tidak manusiawi sebagai partai politik, dan berusaha menggugah emosi seluruh keluarga PDI Perjuangan di Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, merespon tegas dan bijak dengan mengeluarkan perintah harian Kepada semua petugas PDI. Seluruh Indonesia sedang berjuang, termasuk pengurus parpol di semua tingkatan mulai dari DPP hingga pengurus cabang, kader parpol yang duduk di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD di berbagai daerah / kota di tanah air. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah seluruh Indonesia dan seluruh Indonesia hingga tingkat pemerintahan pusat, melalui berbagai provokasi dan perjuangan bersama, serta upayanya untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia, telah melakukan introspeksi uang anti gaduh dan tidak berdasar. . Bu Mega mengingatkan seluruh pejabat PDI Perjuangan untuk mendukung Pancasila menghadapi segala ancaman dan isu etnis yang muncul.

Dan itu adalah hasil dari penegakan hukum, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berjanji melindungi segenap bangsa dan seluruh darah Indonesia, jutaan keluarga pengungsi juga merupakan bagian dari seluruh bangsa Indonesia. Hal itu tertuang dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, kami meminta perlindungan hukum.Kekerasan pribadi dan berbagai fitnah membakar bendera partai kami, memfitnah dan mencederai Megawati Sukarno, Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia. Reputasi Ibu Putri (Megawati Soekarnoputri). Pertimbangan tersebut, sekaligus memberikan pendidikan politik dan metode demokrasi berdasarkan hukum dan peradaban yang baik. Kami secara sadar tetapi sangat berkewajiban untuk mengambil tindakan hukum dan melaporkan kepada kami. Bertanggung jawab atas hukuman atas berbagai tindak kekerasan dan fitnah yang dilakukan terhadap individu yang telah merugikan semangat demokrasi kita.

Namun, sebagai negara relatif, jika kami membakar bendera partai dan memfitnah rakyat, kami akan meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan karena mengakui kesalahan dan kesalahannya.

Soal sengketa UU HIP, sejak awal PDI Perjuangan hanya berharap UU bisa dijadikan payung hukum untuk mengatur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab. BPIP mengedepankan peran ideologi nasional dalam implementasinya. Oleh karena itu, kami juga berharap dapat mengembalikan nama UU HIP sesuai dengan nama Undang-Undang Pembangunan Ideologi Pancasila (RUU-PIP) yang isi hukumnya hanya mengatur tentang tanggung jawab, fungsi, kewenangan, dan struktur kelembagaan untuk memajukan UU tersebut. Pikiran Pancasila tidak menerbitkan satu artikel pun. Pasal yang menjelaskan falsafah asas Pancasila sebagai norma hukum, karena Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) mengandung nilai filosofis dasar dari meta-hukum negara, dan tidak dapat direduksi menjadi norma hukum, apalagi mengatur legalitas hukum. Dua untuk satuTingkatan norma hukum, karena sebagai sumber dari semua sumber pelatihan hukum, legalitas Pancasila tidak dapat disahkan oleh peraturan perundang-undangan. -Kami percaya bahwa jika tugas mempromosikan ideologi nasional dikelola di bawah perlindungan hukum, itu akan menjadi luar biasa. Pengaturan atau pembentukan norma hukum dan ruang lingkup pengawasan akan lebih luas dan representatif, karena mereka akan ikut serta di DPR RI sebagai wakil dari lembaga rakyat dan melibatkan lebih dari sekedar pengawasan dalam kerangka hukum sistem presidensial (perpres). Partisipasi masyarakat luas. Metode penyelenggaraan negara menurut hukum ini diharapkan dapat menghindari praktik pemantapan pemikiran Pancasila di era “orde baru” dan “top-down”, di mana tidak ada ruang partisipasi publik yang luas. Hasil sementara RUU HIP yang diajukan DPR RI Baleg dinilai memiliki beberapa kesalahan dan kekurangan.Hal ini merupakan fenomena yang wajar, karena banyak parpol dan fraksi dalam pembahasan RUU HIP hingga DPR RI Baleg, dan kita juga harus menikmati haknya untuk menghormati hak berbicara dan Hak suara. Oleh karena itu, tugas kita adalah mendengarkan dan mendengarkan kritik, saran dan pendapat dari seluruh masyarakat, termasuk MUI, PBNU, Muhammadiyah, pensiun TNI / Polri, dsb, guna menyempurnakan dan mengajukan RUU yang dapat diwujudkan tidak hanya berprinsip legalitas formal. , Itu juga memenuhi prinsip legalitas dari seluruh masyarakat, dan memenuhi persyaratan hukum yang kuat untuk tugas dan promosi ideologi nasional. Pemerintah telah menunda pembahasan RUU HIP. Nah, hal ini menjadi motivasi yang baik bagi semua pihak untuk mendengarkan dan berdiskusi. Landasannya adalah mencapai mufakat yang arif dan arif berdasarkan perlindungan dan pelestarian jiwa Pancasila yang diwarisi dari para founding fathers. Anak cucu membuat negara kesatuan Republik Indonesia langgeng.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *