Pemilukada bukanlah janji untuk demokrasi

Penulis: DWI MUNTHAHA, mata kuliah pascasarjana ilmu politik Universitas Nasional Covid -19

Seiring dengan meningkatnya ancaman pandemi, organisasi masyarakat sipil, pemilihan pemimpin oposisi regional (Pierre Qatar) dijadwalkan mendengar, pemerintah dengan tegas menentang Diputuskan. Dua ormas (ormas) terbesar umat Islam Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadyah, menjadi tumpuan budaya legitimasi kekuasaan pemerintah, namun pernyataan mereka diabaikan. Pemilu pemerintah pada 9 Desember 2020 dipandang sebagai tingkat komitmen yang tinggi terhadap demokrasi. Seperti demokrasi lainnya, pemilu memang menjadi variabel penting yang harus dicapai.

Penyelenggaraan pemilu yang baik merupakan salah satu indikatornya. Sejak reformasi 1998, telah ada lima pemilihan umum, termasuk empat pemilihan presiden langsung.

Angka ini sama dengan pemilu di masa Orde Baru. Perlu waktu tiga puluh tahun untuk melakukan aktivitas yang sama hingga era Orde Baru.

Pasca reformasi, semangat berdemokrasi turut mengubah penyelenggaraan pilkada yang sedang berlangsung. Dulu dipilih langsung oleh rakyat melalui banyak perundingan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). -Demokrasi ibarat memiliki ruang terbuka yang bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan rakyat. Memang ketika rakyat langsung memilih pemimpin atau wakilnya, apakah esensi demokrasi, yakni pemerintahan rakyat dan demokrasi rakyat, sudah ada dengan sendirinya?

Sayangnya, pada kenyataannya, kemungkinan demokrasi relatif terbuka. Mereka yang sudah lama terperangkap dalam rantai rezim otoriter belum dimanfaatkan secara maksimal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *