Kekerasan demonstrasi adalah kejahatan, studi hukum di negara demokratis

Penulis :. C Suhadi

Protes oposisi omnibus bill beberapa hari terakhir ini menggugah kekhawatiran masyarakat, selain menunjukkan arogansi dan kekerasan dari pengunjuk rasa di luar, otak di balik performanya juga tak kalah seru. Bukti mental dalam peragaan biasanya sulit dipelajari, tetapi kali ini baunya menyengat.

Selain uang yang ditampilkan melalui media sosial, foto mobil pesta juga diambil. Kali ini, ini mungkin bukan kebetulan, tapi sudah memasuki situasi yang bagus.

RUU tersebut terkonsolidasi dari video call pimpinan partai yang berkuasa bersama anggota RPD saat RPD disetujui. Dan, dalam video viral tersebut, Ketum memerintahkan penolakan persetujuan dan putusan rapat paripurna DPR RI. Cipta Melanggar Hukum Kerja .

Mudahkah menolak RUU yang akan disahkan? Mungkin akan diperbaiki bagi yang tidak tahu RUU tersebut, tapi tidak bagi yang mengetahuinya. UU tidak hanya akan muncul saat RUU tersebut lolos referendum, namun juga akan banyak liku-liku.

Pertama-tama, menurut Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (“UUD 1945”), kewenangan membuat undang-undang (UU) ada di tangan Kongres Rakyat (DPR). Selain itu, Pasal 20 (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap RUU harus ditinjau ulang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Studi perguruan tinggi di perguruan tinggi harus melakukan penelitian akademis, artinya RUU tersebut tidak hanya asal yang dapat menyiksa seluruh rakyat, tetapi juga tidak termasuk RUU terhadap Badan Anggaran. Setelah itu, masing-masing komite membahas RUU tersebut dan kemudian melakukan rapat komite bersama. Artinya, semua komite terkait dengan RUU tersebut. Rapat berikutnya adalah rapat legislatif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *