Politik berdarah:

Kebijakan berdarah: “mengejar pemerintahan yang tak terlihat”

Penulis: KH. Imam Jazuli, Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts * -Sejarah menunjukkan bahwa manusia semakin mahir dalam membunuh. Politik tampaknya lebih tajam dari pedang. Pada pemilihan presiden 2019, 894 petugas tewas dan 5.175 jatuh sakit. Saat itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, beban kerja Pemilu 2019 terlalu berat.Namun siapa sangka, yang lebih parah lagi, Pilkada 2020 tetap ingin dipaksakan untuk dilanjutkan di Pilkada. Pandemi COVID-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat empat alasan menjadi Presiden Pilkada: kewenangan hukum, hak konstitusional, pengelolaan anggaran, dan ketidakpastian akhir Covid-19. Tangan publik. Kepercayaan pemerintah telah ditutup. Hampir tidak mungkin berharap Pilkada 2020 tidak muncul. Tampaknya pemerintah menutup telinga, memberi kesan bahwa tidak ada yang punya alasan lebih untuk percaya selain pemerintah.

KH. Aqil Siroj menyampaikan hasil konferensi PBNU dan meyakini bahwa keselamatan hidup manusia harus dicantumkan. Pilkada masih bisa ditunda, tapi hidup mati tidak bisa ditunda. Mungkin juga merujuk pada fakta politik Pilpres 2019 yang penuh kekerasan dan memakan korban jiwa. Sekarang terserah masyarakat untuk menilai.

Bagaimana peraturan pemerintah akan menggantikan UU Pilkada Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar hukum resmi Pilkada tahun ini. Selain itu, dana Pilkada yang dibayarkan sebesar Rp. Pemerintah 1,4 triliun percaya bahwa mereka tidak punya pilihan selain menunda kehidupan Pilkada, apalagi pandemi Covid-19 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan kami tidak tahu kapan itu akan berakhir.

Seperti yang mereka katakan, hidup memang sebuah pilihan. NU, Muhammadiyah dan Komnas HAM memilih kemanusiaan dan keamanan. Pemerintah memilih tradisi yang berkuasa dan mengajukan semua kemungkinan argumen. Penulis menunjukkan bahwa semua pihak telah membuat pilihan. Mulai sekarang, publik akan memutuskan dengan siapa akan berdiri.

Sulit bagi penulis untuk mencari jalan perantara untuk melembutkan hati para pemimpin, demikian kata pengamat budaya Emha Ainun Najib ini. Dia berkata: “Saya tidak menyadari bahwa Indonesia tidak memilih pemimpin tetapi seorang penguasa sampai saya tua,” katanya. Kata-kata Cak Nun mengingatkan kita pada desakan pemerintah untuk mempertahankan Pilkada, meskipun rakyat tidak mau melakukannya. Argumen dan argumentasi pemimpin juga sulit menimbulkan kontroversi. Karena pondasi yang digunakan sangat kokoh seperti hukum, aturan tata kelola negara dan asumsi WHO. Pada saat yang sama, negara adalah negara hukum, dan hukum harus menjadi payung bersama. Oleh karena itu, penafsiran undang-undang menjadi hal terpenting untuk menentukan apakah Pilkada harus ditunda atau dilanjutkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *