Menanggapi sanksi sosial yang dijatuhkan pelanggar PSBB

Disediakan oleh: Hj Intan Fauzi, SH, LL. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kota Bekasi dan Kota Depok – TRIBUNNEWS.COM-Salah satu sanksi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020, menyangkut bekerja di Covid-19, atau bakti sosial.

Penerapan sanksi sosial bagi yang melanggar perjanjian Covid-19 pencegahan kesehatan dinilai efektif dan memiliki efek jera.

Mereka yang tidak mengikuti aturan sederhana akan dihukum. Banyak orang memilih pekerjaan sosial daripada denda.

Sayangnya, saat melaksanakan pekerjaan sosial di lapangan, sanksi sosial cukup berlebihan.

Bahkan, sanksi sosial seperti itu telah menjadi bahan lelucon bahkan eksploitasi. Mereka yang menentang melanggar perjanjian Covid-19.

Setiap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota wajib memberikan sanksi bagi yang melanggar perjanjian kesehatan preventif COVID-19.

Salah satu sanksi DKI, Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 (Pergub) menetapkan sanksi terhadap pelanggaran PSBB dalam penanganan Covid-19.

Untuk orang yang melanggar ketentuan kesehatan di berbagai daerah Tindakan tersebut sangat bervariasi, termasuk penghukuman tertulis, sanksi pekerjaan sosial untuk pembersihan fasilitas umum, dan denda administratif. Di lapangan, makna sanksi sosial itu bias.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *