Hukum yang komprehensif, menjual pendidikan dan budaya kepada pengusaha

Berbagai macam legal, pendidikan dan budaya

penjualan pengusaha: KH. Imam Jazuli (Imam Jazuli, Lc.), Massachusetts (MA) *

TRIBUNNEWS.COM-Usai mempelajari hukum komprehensif hukum Cipta Karya (Ciptaker), terdapat 63 kata pendidikan dan 4 kata budaya. Dari seluruh bagian UU Ciptaker, terlihat jelas bahwa DPP dan pemerintah berniat menjual pendidikan negaranya kepada penguasa, investor, dan kapitalis.

Selain itu, penyelenggaraan pendidikan adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pengusaha. — Kesalahan Pasal yang disampaikan oleh Perkumpulan Keluarga Tamansiswa (PKBT) yang paling merusak pemikiran bidang pendidikan adalah ayat 12, Pasal 65 (1) tentang pendidikan dan kebudayaan, yang berbunyi sebagai berikut: Disebutkan dalam undang-undang ini.

Cahyono Agus, presiden PKBT, menilai pasal 65 melanggar UUD 1945 karena mengkomersialkan pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan kewajiban negara. Amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 berbunyi: “Setiap warga negara berhak atas pendidikan, setiap warga negara berkewajiban mengenyam pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.”

Dengan dikeluarkannya izin usaha kepada pengusaha untuk mengelola pendidikan diharapkan dapat terjadi komersialisasi pendidikan. Kapitalisasi pendidikan tidak bisa dihindari. Keadaan pikiran akan berubah. Guru pergi ke sekolah untuk mendapatkan gaji. Penghargaan diberikan kepada guru yang setingkat dengan pekerja; orang yang belajar tidak lagi disebut pelajar, pelajar, pelajar (i). Lebih tepatnya, konsumen / pembeli. DPP dan pemerintah memahami esensi, esensi dan esensi pendidikan Bagi DPP dan pemerintah melalui “UU Hak Sipil” pendidikan hanyalah salah satu kegiatan yang memenuhi kebutuhan penguasa. Artinya setiap halaman Omnibus Ciptaker hukum. “Mitra Bahari merupakan jejaring pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bertanggung jawab atas sumber daya manusia, kelembagaan, pendidikan, konsultasi, pembinaan, pelatihan, peningkatan kapasitas penelitian terapan. Dan merumuskan rekomendasi kebijakan.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *