Kontroversi “Undang-Undang Kebijakan Ideologis Pancasila”: Catatan penting DPP KNPI

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pembahasan Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP) oleh pemerintah dan DPR memicu kontroversi dan kontroversi masyarakat.

Narasi yang muncul sebagai respon masyarakat terhadap UU HIP bermuara pada tiga hal utama: TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 tidak dicantumkan dalam Pembukaan; Lima sila Pancasila diperkuat dalam trisula dan ekasila; dan dalam teks Berisi frase budaya sakral.

Pertanyaan pertama terkait TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 adalah terkait pembubaran Partai Komunis Indonesia yang merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Partai Komunis Indonesia di Republik Indonesia dan melarang segala kegiatan sosialisasi atau perkembangan ide atau doktrin komunis / marxis-leninis. TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 tidak termasuk dalam pembukaan UU HIP dianggap sebagai peluang bagi ideologi komunis Sikap politik yang dihidupkan kembali dianggap sebagai musuh utama Pancasila-pada saat ini UU HIP HIP ditentang keras oleh berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok agama yang memiliki sejarah sendiri dalam ideologi komunis. Catatan .

Dua persoalan lainnya menyangkut pemadatan panca sila Pancasila dalam trisula dan ekasila, serta penulisan frasa budaya sakral, yang sejatinya menjadi perdebatan lama oleh Bung Karno. Oleh karena itu, dalam kerangka wacana akademik, perselisihan antara kedua isu tersebut masih dipertanyakan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembuatan undang-undang. Resep Ayam Geprek Sujono -Selain tiga hal pokok tersebut, Departemen Pendukung Ideologi KNPI DPP Pancasila meyakini masih ada isu lain yang lebih penting yang tidak selalu ramai dibicarakan oleh masyarakat.

Artinya, persoalan yang berkaitan dengan status Pancasila sebagai sumber seluruh barang dagangan Indonesia.

Baca: Kinto One, Penjaminan Jasa Sewa Mobil Toyota Ibarat Memiliki Kendaraan Sendiri

Oleh karena itu, industri pendukung ideologis KNPI DPP tidak percaya bahwa status Pancasila jauh lebih tinggi dan mendasar dari hukum, Oleh karena itu, Pancasila sudah tepat dijadikan sebagai produk hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *