Mulai dana tanggung jawab sosial perusahaan!

Disediakan oleh: Syamsuddin Radjab *

TRIBUNNEWS.COM-Sidang (RDP) antara Panitia Ketujuh DPR RI dengan BUMN Mining Holdings (MIND ID) pada Selasa (30/6/2020) meninggalkan titik hitam dengan Mitra memperlakukan perorangan anggota DPR.

Seperti halnya divonis narapidana di pengadilan, mitra memiliki status yang lebih rendah di depan anggota DPR, penuh amarah bahkan mengusir tamu undangan.

Masalahnya sangat penting , Terkait dengan tahap penerbitan utang obligasi global negara) untuk membayar utang Freeport sebesar $ 1 miliar selama pandemi Covid-19, yang akan berakhir tahun depan. Baca: DPR Tendang Dirut Inalum Pakai Jam Tangan, Seperti Rapper 50 Sen, Usai Uji Coba Tali Kulit Aligator, Skor Sholat Ashar Sebenarnya Melibatkan Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) dan Kepegawaian Berarti anggota DPR akan ikut serta dalam pelaksanaan CSR di daerah pemilihan masing-masing panitia ketujuh DPR RI.

Ini adalah bahasa Bankakan saya, atau selamat setelah marah, dan selamat atas atribusi rencana CSR.

Jika kita mencermati perintah PDR maka akan menimbulkan kesimpulan yang absurd bahwa untuk mendapatkan CSR harus diperlakukan dengan amarah, amarah, dan sikap agresif terhadap mitra agar bisa menjadikan anggota panitia VII DPR RI Akses mudah ke kuota CSR. Mungkin saja salah, tapi proses RDP sudah kehilangan substansi, yakni penjelasan utang MIND ID karena akuisisi saham Freeport dengan harga 51% tahun lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *