Pemulihan ekonomi, hukum komprehensif dan standar baru

Penulis: Wihana Kirana Jaya, Guru Besar FEB UGM

TRIBUNNEWS.COM- Tata kelola yang lebih baik meminimalkan biaya transaksi, akan mendorong pembangunan ekonomi. Ini adalah pemikiran Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE) tentang Douglas C North (Douglas C North), Oliver E Williamson (Oliver E Williamson) dan Oliver Hart (Oliver Hart). – Tiga profesor ekonomi di Amerika Serikat meraih Hadiah Nobel pada 1993, 2009, dan 2016. Prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Komprehensif atau Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan (RUU) dapat mendorong investasi atau pengembangan bisnis semua pemangku kepentingan perusahaan dengan meningkatkan pendekatan regulasi berdasarkan filosofi dasar NIE (yaitu, “masalah kelembagaan”). Akhir Juli tahun lalu (Media Indonesia 30 Juli 2020), saya mengadakan diskusi virtual bertajuk “Solusi Pembangunan Ekonomi Dalam Pandemi”. Saya tunjukkan bahwa salah satu masalah kompleks yang dihadapi investasi di Indonesia adalah regulasi yang tumpang tindih. Dan birokrasi mengarah pada kemacetan investasi, dan hukum yang komprehensif menjadi solusi strategis. Pemulihan ekonomi membutuhkan aturan main yang benar, yaitu inklusivitas. Konsisten dan pasti.

Dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi melalui pandemi Covid-19, paradigma percepatan investasi dengan meningkatkan kemudahan berusaha harus sejalan dengan paradigma lain. Pertama, paradigmanya adalah bahwa pemulihan ekonomi dan penanggulangan pandemi memiliki bobot yang sama. Kedua, kesejahteraan sosial dan lingkungan lebih diutamakan daripada kepentingan komersial yang mencari keuntungan. Ketiga, dengan meningkatkan penggunaan teknologi digital, big data dan artificial intelligence, meminimalkan kontak fisik antar manusia dalam interaksi ekonomi / transaksi dan perizinan investasi. Sejak menjadi undang-undang sebelum pandemi, UU Cipta Kerja dicanangkan sebagai agenda strategis, meski pandemi Covid-19 belum terkontrol secara optimal. Fakta lainnya adalah ekonomi mengalami kontraksi pada dua kuartal pertama tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I hanya 2,97%, dan triwulan II tumbuh negatif 5,32% (data BPS). Angka kemiskinan dan pengangguran pasti akan meningkat.

Pada saat yang sama, biaya mitigasi dampak utama pandemi (kesehatan masyarakat) dan dampak sekundernya (dampak sosial ekonomi) pada “APBN” tidak lemah. Oleh karena itu, triwulan III menjadi tahapan konsolidasi yang penting, baik dalam penanggulangan epidemi maupun dalam pemulihan ekonomi berdasarkan regulasi kesehatan dan aturan keselamatan lainnya. Beberapa catatan-Dalam laporan bertajuk “Prospek Ekonomi Indonesia: Jalan Panjang Menuju Pemulihan”, Bank Dunia mencatat beberapa catatan penting. Tiga masalah utama yang disoroti oleh Bank Dunia melibatkan dampak negatif terhadap hak-hak tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan publik, dan perlindungan lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *